Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
PKB · Progresif · Opsen · BBNKBKendaraan yang menunggak pajak 2 tahun berturut-turut setelah masa STNK 5 tahun habis, data registrasinya dapat dihapus permanen (Pasal 74 UU No. 22/2009).
Tarif dasar PKB & BBNKB ditetapkan tiap provinsi lewat Perda masing-masing (dalam batas UU No. 1/2022 — UU HKPD), sehingga angka di atas adalah kisaran umum nasional, bukan tarif pasti • opsen berlaku sejak 5 Januari 2025, kecuali DKI Jakarta (tidak menerapkan opsen) • sebagian provinsi memberi keringanan/diskon berkala sehingga tagihan riil bisa lebih rendah.
Sumber: Kementerian Keuangan RI & Bapenda/Samsat provinsi setempat • Update pada: 13 Agustus 2026
Pajak Impor & Transaksi
Bea Meterai · PBJT Restoran · Impor/Jastip · Kripto"Barang kiriman" (paket/kurir online) dan "barang bawaan penumpang" (dibawa langsung) punya ambang batas bebas pajak yang berbeda — jangan tertukar saat menghitung jastip.
PBJT (dahulu pajak restoran/hotel/hiburan) adalah pajak daerah, tarif pasti ditetapkan tiap Perda • tarif impor barang kiriman mengikuti PMK 4/2025 & dapat berbeda per kategori barang • pajak kripto mengikuti PMK 50/2025 (berlaku sejak 1 Agustus 2025).
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea & Cukai, Kementerian Keuangan RI • Update pada: 13 Agustus 2026
Pajak Properti & Rumah
PBB · BPHTB · PPh PenjualBPHTB dibayar oleh pembeli/penerima hak, sedangkan PPh final dibayar oleh penjual — dua pajak yang berbeda dalam satu transaksi jual-beli properti.
Tarif PBB & BPHTB adalah pajak daerah, ditetapkan maksimal oleh UU No. 1/2022 (UU HKPD) namun besaran pasti & NJOPTKP/NPOPTKP berbeda tiap kabupaten/kota lewat Perda masing-masing • angka di atas kisaran umum nasional, bukan tarif pasti • sebagian daerah (mis. DKI Jakarta) memberi NPOPTKP & keringanan lebih tinggi dari minimum nasional.
Sumber: Kementerian Keuangan RI, Ditjen Perimbangan Keuangan & Bapenda provinsi setempat • Update pada: 13 Agustus 2026